Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum. Kedua hal ini menjadi landasan utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga penegak hukum di mata masyarakat.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, “Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Tanpa kedua hal ini, maka akan sulit bagi masyarakat untuk percaya bahwa lembaga penegak hukum benar-benar bekerja secara adil dan transparan.”
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga diakui oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Beliau menyatakan, “Kami berkomitmen untuk selalu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan penegakan hukum yang kami lakukan. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi kinerja kami.”
Transparansi dalam instansi penegak hukum dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti dengan memberikan akses informasi publik secara terbuka, melakukan audit internal secara berkala, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana lembaga penegak hukum bekerja dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah sesuai dengan hukum dan etika.
Sementara itu, akuntabilitas merupakan kunci dalam menjamin bahwa setiap anggota instansi penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, setiap pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota instansi penegak hukum dapat segera ditindaklanjuti dan diproses secara adil.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI), disebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum akan meningkat secara signifikan apabila transparansi dan akuntabilitas dijaga dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk terus meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam setiap langkah yang diambil.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum tidak dapat dipandang enteng. Kedua hal ini menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat harus bersinergi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.