Transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik dan adil. Kedua hal ini menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Beka Ulung Hapsara, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam pengawasan aparat kepolisian. “Kita perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diperiksa oleh masyarakat,” ujar Beka Ulung Hapsara.
Namun, sayangnya, masih banyak kejadian di lapangan yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian masih belum optimal. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian seringkali tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PHKI), hanya sekitar 30% kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang berhasil ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk memberikan masukan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Selain itu, perlu juga adanya mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat dan efektif di dalam institusi kepolisian itu sendiri. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. “Kami akan terus melakukan reformasi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar kepolisian semakin dipersepsikan sebagai institusi yang transparan dan akuntabel,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan aparat kepolisian, diharapkan institusi kepolisian dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tersebut harus terus ditingkatkan demi terciptanya penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan di Indonesia.